Minyak Goreng di Medan Masih Mahal dan Langka, DPRD Minta Pemko Medan Gelar Operasi Pasar

BICARAINDONESIA-Medan : Seiring dengan kelangkaan dan masih mahalnya harga minyak goreng, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan meminta Wali Kota Medan untuk segera menggelar operasi pasar (OP). Diketahui, pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan subsidi dan kebijakan minyak goreng satu harga untuk merek tertentu.

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala, meminta Pemko Medan untuk mengatasi lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng dan beberapa komiditi pangan lainnya. 

“Operasi pasar dibutuhkan untuk membantu masyarakat di tengah kenaikan harga komoditi pangan saat ini,” kata Rajudin, dikutip dari iNews, Rabu (26/1/2022).

Rajudin juga mendesak pemerintah pusat untuk dapat segera menangani mahalnya harga minyak goreng. Kebijakan satu harga minyak goreng yang telah dikeluarkan pemerintah saat ini dianggap belum merata dan belum dapat dirasakan semua kalangan. Apalagi masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng subsidi seharga Rp14.000.

“Pemerintah harus memastikan tidak ada penimbunan maupun spekulasi dari pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari mahalnya harga minyak goreng saat ini,” katanya.

Berdasarkan hasil pantauan di sejumlah outlet peritel modern di Kota Medan, kelangkaan minyak goreng masih terjadi. Hanya minyak goreng yang tergolong berkualitas rendah dan merek tidak populer yang tersedia. Pembelian minyak goreng juga dibatasi, maksimal 2 kilogram per orang.

Ada pula merek minyak goreng yang masih di jual dengan harga mencapai Rp44 ribu per 2 kilogram.

Sementara itu, di pasar tradisional harga minyak goreng tidak dijual sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp14 ribu perkilogram. Di sejumlah pasar, minyak goreng masih dihargai di atas Rp18.500 per kilogram.

Salah seorang pedagang sembako di Pasar Pendidikan Medan meyebut alasan belum dilakukannya penurunan harga penjualan minyak lantaran mereka masih menjual stok lama.

“Kami habiskan stok dulu. Stok yang baru juga belum datang. Jadi enggak mungkin kami jual seperti yang diminta pemerintah. Lagian kan memang kami dapat kelonggaran waktu sampai akhir bulan ini,” kata Hamidi.