MK Kukuhkan UU Ciptaker Usai Tolak Gugatan Buruh
Demo buruh terkait UU Cipta Kerja BICARAINDONESIA-Jakarta : Gugatan buruh terhadap Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disahkan menjadi UU Nomor 6/2023, ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).
“Menolak permohonan penggugat,” kata Anwar Usman, dilihat dari Kanal YouTube MK, Senin (2/10/2023).
MK menyatakan bahwa dalil gugatan ‘kegentingan yang memaksa’ tidak dipenuhi lahirnya Perppu Ciptaker, ditolak hakim konstitusi. Hal itu, kata MK, menjadi kewenangan DPR untuk menilainya.
“Hal ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan parameter yang telah ditentukan dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum,” ujar Hakim MK Daniel.
MK juga menilai, lahirnya Perppu Ciptaker karena dampak perang Rusia-Ukraina sehingga bisa dipahami sebagai kegentingan yang memaksa. Apalagi, situasi ekonomi baru saja dihantam oleh pandemi Covid-19.
“Fungsi pengawasan oleh DPR dan menempuh rangkaian pembentukan UU di DPR dan akhirnya mendapatkan persetujuan UU 6/2023. Maka penetapan Perppu 2/2022, merupakan kebijakan hukum presiden yang sesuai dengan konstitusi,” ujar Hakim MK Guntur M Hamzah.
Selain itu, MK juga menilai bahwa Perppu Ciptaker tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum dan jaminan kepastian hukum.
“Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Perppu melanggar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan pembentuk UU untuk memperbaiki kembali prosedural formal pembentukan UU 11/2020, bukan dengan menerbitkan perppu, adalah tidak beralasan menurut hukum,” ucap Guntur Hamzah.
Putusan ini tidak bulat. Empat hakim konstitusi tidak sependapat dan membuat dissenting opinion. Mereka ialah Enny Nurbaningsih, Saldi ISra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams.
Editor: Rizki Audina/*
