Pandangan Menohok Pakar Kebijakan Publik UI Soal ‘Lapor Mas Gibran’
Flyer ‘Lapor Mas Wapres’ yang beredar di masyarakat/foto: ist BICARAINDONESIA-Jakarta: Publik mendadak dikejutkan dengan program Wapres RI Gibran Rakabuming Raka berjudul ‘Lapor Mas Gibran’.
Berbagai komentar pun langsung bermunculan, baik dari publik hingga para akademisi dan pakar.
Salah satunya dari Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Vishnu Juwono, yang menilai program ‘Lapor Mas Wapres’ berpotensi overlapping (Tumpang Tindih) dengan program lembaga-lembaga lain.
Hal tersebut diucapkannya seperti yang dikutip dari dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Selasa (12/11/2024).
“Kita ada lembaga negara lain misalnya Komisi Ombudsman, itu kan juga melayani pengaduan publik. Nah ini bagaimana dengan koordinasinya dengan ‘Lapor Mas Wapres’ ini, karena kan potensi overlapping-nya menjadi besar,” kata Vishnu.
“Belum lagi SPAN lapor di bawah Kemenpan, itu kan direncanakan akan diintegrasikan dengan Kementerian Lembaga negara dan pemerintah daerah. Nah itu rencana SPAN Lapor yang sekarang di bawah koordinasi Kemenpan bagaimana dengan adanya ‘Lapor Mas Wapres’ ini,” lanjutnya.
Di sisi lain, ia juga mengatakan, program ‘Lapor Mas Wapres’ yang digagas Gibran merupakan start yang bagus dalam kepemimpinannya tetapi bukanlah hal baru.
Sebab, kata Vishnu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah pernah menerapkan hal tersebut ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Ini bukan hal yang baru dan ini pernah dipopulerkan oleh Gubernur DKI Pak Ahok dulu,” kata Vishnu.
“Cuma pelajaran berharga dari pelayanan publik ini yang begitu dekat dengan masyarakat itu ada tanggung jawab moral yang besar, dari aduan itu harus ditindaklanjuti secara kredible,” lanjut jelasnya.
Kemudian, kata Vishnu, program tersebut juga diperkuat dengan sumber daya manusia dan infrastruktur agar oprimal menerima laporan dari masyarakat. Jangan sampai, harapan masyarakat yang ingin melapor melalui ‘Lapor Mas Wapres’ justru kecewa.
“Kalau back office-nya tidak solid dalam hal fasilitas, dalam hal infrastruktur, dalam hal SDM sudah pasti kredibilitasnya akan menurun,” beber Vishnu.
Penulis: AQA
Editor: Ty
