Pemerintah Anggarkan Dana Rp9,4 Triliun untik Pembangunan Apartemen ASN di IKN
BICARAINDONESIA-Balikpapan : Dalam rangka membangun 47 tower apartemen untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp9,4 triliun.
Rencana pembangunan itu menjadi porsi pemerintah untuk membangun hunian ASN dibantu dengan tiga investor lain yang dengan porsi berbeda-beda.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, saat ini masih menunggu pengajuan dana itu akan disetujui atau tidak. Pengajuan dana Rp9,4 triliun sudah dikirim ke Kementerian Keuangan sejak Desember lalu.
“Itu baru diajukan ke Kementerian Keuangan sebanyak 47 tower senilai 9,4 triliun,” tuturnya, Sabtu (14/1/2023).
Akan ada 47 tower rumah susun yang terdiri dari 31 tower untuk ASN di west residence, 9 tower untuk Paspampres, 4 tower untuk Polri, dan 3 tower BIN.
Lebih lanjut, Danis menegaskan bahwa rumah susun untuk ASN ini sekelas apartemen dan rata-rata tower dibangun 12 lantai. Mengingat ASN tergolong dari berbagai tingkatan, maka pembangunan unit apartemen juga akan ada perbedaan.
Misalnya, semakin tinggi pangkat ASN tersebut, maka akan lebih luas. Untuk minimal unit apartemen ASN mendapatkan 98 meter pergi.
“Ini rumah susun atau apartemen, sebanyak hampir 17.000 ASN itu akan datang bertahap. Bentuknya semua, ya, rumah susun atau apartemen setinggi 12 lantai dan dari beberapa tower,” ungkapnya.
Sebagai informasi, pihak swasta yang akan membangun hunian ASN, di antaranya PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon). Kemudian, PT Risjadson Brunsfield Nusantara – CCFG Corp (Konsorsium Nusantara) dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).
PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) akan membangun 6 tower apartemen, PT Risjadson Brunsfield Nusantara – CCFG Corp (Konsorsium Nusantara) 60 tower bisa menampung 3.000-4.000p unti dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC) 23 tower dengan isi 1.100.
Apartemen ASN yang akan dibangun tiga investor itu ada di beberapa area, yaitu Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B Tahap 1.
Editor: Rizki Audina/*
