Pemerintah Putuskan Mudik Lebaran Ditiadakan

BICARAINDONESIA-Jakarta : Keputusan diperbolehkan atau tidaknya mudik saat lebaran telah diputuskan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil Rapat Tingkat Menteri yang dilakukan hari ini (26/3/2021), pemerintah memutuskan mudik lebaran ditiadakan.

Keputusan itu berlaku mulai tanggal 6-17 Mei 2021. Dalam hal ini, ada pelarangan mudik Lebaran Hari Raya Idulfitri 1442 H.

Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI menegaskan bahwa pelarangan mudik Lebaran berlaku bagi seluruh masyarakat, kecuali dalam keadaan mendesak.

“Yang paling penting, larangan mudik lebaran 2021 akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021,” tegas Muhadjir saat Konferensi Pers Rapat Tingkat Menteri Terkait Persiapan Hari Raya Idulfitri 1442 H di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3/2021).

“Sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu, diimbau masyarakat tidak melakukan pergerakan kegiatan keluar daerah, kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu,” tambahnya.

Keputusan larangan mudik lebaran ini, kata Muhadjir Effendy, untuk mencegah kasus COVID-19 naik. Hal ini dipertimbagkan dari pengalaman libur panjang tahun sebelumnya.

“Dari pengalaman kita, tingginya angka kematian akibat COVID-19 setelah beberapa kali libur panjang, terutama setelah libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dan tinggi angka keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Ratio/BOR) diperlukan langkah langkah tegas dalam mencegah hal tersebut tidak terulang kembali,” katanya.

Hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang juga berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut berlaku untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karyawan swasta maupun pekerja mandiri, serta masyarakat umum.

Diketahui, Rapat Tingkat Menteri tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perhubungan, Panglima TNI, Kapolri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).