Penetapan 7 Komisioner KPID Sumut Ricuh, Sejumlah Calon Desak Ketemu Komisi A DPRD Sumut
BICARAINDONESIA-Medan : Sejumlah calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut periode 2021-2024 melayangkan surat untuk meminta penjelasan terbuka atas proses dan mekanisme pemilihan tujuh komisioner yang ditetapkan pada Sabtu (22/1/2022) dini hari lalu.
Surat permohonan disampaikan ke Komisi A, Rabu (26/1/2022) tersebut juga ditembuskan kepada Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting.
Surat tersebut ditandatangani delapan calon Komisioner KPID Sumut periode 2021-2024 sebagai perwakilan dari sejumlah calon Komisioner KPID Sumut, yaitu Edi Irawan, Muhammad Ludfan, Tua Abel Sirait, Toyib Prasetyo, Robinson Simbolon, Valdesz Junianto Nainggolan, dan Topan Bilardo Marpaung.
Seusai menyampaikan surat kepada staf Komisi A, calon komisioner Valdesz Junianto Nainggolan kepada wartawan, mengungkapkan, permohonan itu bagian dari hak mereka dan publik untuk mengetahui transparansi mekanisme penetapan tujuh nama komisioner KPID Sumut periode 2021-2024.
“Sudah meluas beritanya di media, Ketua Komisi A, Sabtu (22/1/2022) dini hari kemarin mengumumkan tujuh nama Komisioner KPID Sumut dalam suasana rapat yang ricuh dan penuh interupsi. Perlu di garisbawahi kami tidak mempersoalkan nama-nama komisioner yang terpilih, tapi lebih pada mekanisme pemilihan dan peristiwa yang mengikutinya,” ungkap Valdesz.
Robinson Simbolon calon Komisioner lainnya, menambahkan bahwa sebagai calon Komisioner, mereka memiliki hak untuk mengetahui tata cara dan sistem penilaian fit and proper test yang dibuat oleh Komisi A DPRD Sumut.
“Saat audiensi nanti kami ingin minta penjelasan kepada Komisi A soal tiga hal yang kami sepakati untuk diketahui bersama,” tegasnya.
Adapun tiga hal itu, kata Robinson, pertama, menyangkut tata tertib Komisi A dalam pelaksanaan fit & proper test, kedua, mekanisme dan model skoring untuk menetapkan tujuh Komisioner KPID terpilih dan nama cadangan sebagaimana catatan yang beredar luas di media sosial.
“Terakhir, kami ingin minta penjelasan Komisi A atas kejadian dalam sejumlah rekaman video saat rapat penetapan nama Komisioner KPID pada Jumat 21 Januari 2022 malam dan Sabtu 22 Januari 2022 dini hari yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman itu terlihat jelas pengetokan nama-nama dilakukan di tengah protes dan hujan interupsi dari anggota Komisi A yang lain,” kata Robinson yang dalam waktu dekat akan mengakhiri jabatannya sebagai Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Sumut periode 2019-2021.
Calon Komisioner lainnya, Toyib Prasetyo menyebutkan permohonan audiensi ini juga dikaitkan dengan sikap penolakan anggota Komisi A DPRD Sumut Meryl Rouly Saragih atas penetapan tujuh nama komisioner KPID Sumut periode 2021-2024 dalam jumpa pers sehari setelah rapat pemilihan.
Dia menyaksikan Meryl dan sejumlah anggota Komisi A lainnya tidak diberikan hak menyampaikan pendapat dan pilihannya dalam rapat tersebut.
“Kan sudah viral di media sosial, ada kekerasan dan pemaksaan saat rapat dini hari itu,” tukasnya.
Penulis / Editor : * Amri
No Comments