Percepat Sertifikasi Lahan, PLN Gandeng Kementerian ATR/BPN Lakukan Mitigasi Aset
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bersama Dirut PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran berfoto bersama usai penandatangan kerjasama/foto : ist BICARAINDONESIA-Jakarta : Kerjasama PT PLN (Persero) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengamankan aset lahan yang digunakan untuk infrastruktur kelistrikan terus berlanjutm
Melalui kerjasama ini, PLN dan Kementerian ATR/BPN menargetkan seluruh persil tanah untuk infrastruktur kelistrikan dapat segera tersertifikasi.
Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto dan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjobdi PLN Kantor Pusat, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Hingga tahun 2022, PLN telah berhasil melakukan sertifikasi terhadap 82.412 persil atau 77 persen dari total aset tanah perseroan sebanyak 106.656 persil.
Angka ini meningkat berkat adanya kerjasama antara PLN dan Kementerian ATR/BPN yang dimulai sejak 2019, di mana saat itu jumlah aset tanah PLN yang telah tersertifikasi baru mencapai 31 persen.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengaku senang dengan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan PLN yang telah berjalan baik. Melalui lanjutan kerjasama ini, PLN dan Kementerian ATR/BPN menargetkan melakukan sertifikasi aset tanah PLN hingga 100 persen sebelum akhir 2024.
“Mudah-mudahan tidak sampai akhir 2024. Pada bulan Agustus 2024, kalau bisa saya bersama Dirut PLN menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan asetnya PLN sudah berhasil 100 persen. Ini menjadi hadiah peringatan Hari Kemerdekaan tahun 2024,” ungkapnya.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo berterima kasih atas dukungan Kementerian ATR/BPN yang sejak 2019 bergerak bersama PLN mengamankan aset kelistrikan. Kementerian ATR/BPN telah banyak membantu dan mendukung kelancaran operasional PLN, tidak hanya dalam percepatan penerbitan sertifikasi dan penyelesaian permasalahan tetapi juga mendukung dalam hal perizinan.
“Berkat dukungan dari Kemeterian ATR/BPN, proses yang dulunya panjang dan berbelit, berhasil dibongkar dan diringkas menjadi sederhana, sehingga sertifikasi aset dapat dilakukan lebih cepat,” ucap Darmawan.
Ia menyadari bahwa tugas mengamankan aset negara yang diamanahkan kepada PLN akan lebih menantang di kemudian hari.
“Kita masih punya waktu sampai tahun depan untuk bisa melegalitaskan 100 persen seluruh aset PLN. Terlebih, aset milik negara yang digunakan PLN ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kelistrikan yang andal bagi masyarakat,” pungkas Darmawan.
Editor : Yudis/*
