Pertama Kalinya, Imigrasi Sibolga Pidanakan WNA Karena Menyalahgunakan Izin Tinggal

BICARAINDONESIA-Sibolga :Kantor Imigrasi Sibolga tetap berkomitmen untuk menindak tegas Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal tidak hanya isapan jempol belaka.

Terbukti dengan proses hukum yang dilakukan terhadap satu Warga Negara Malaysia berinisial ABB (42) karena dugaan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian.

Read Also

4 year ago

Kajari Keluarkan SKK, 5 Mobil Mewah Eks Pimpinan DPRD Labuhanbatu Ditarik

210 admin

Demikian disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Sibolga Saroha Manullang, saat menggelar konferensi pers di Aula Imigrasi Sibolga, Selasa (15/11/2022).

Tampak hadir Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumut Ignatius Purwanto, Kajari Sibolga Irvan Paham PD Samosir, Ketua PN Sibolga Lenny Lasminar, Kapolres Sibolga Taryono Raharja, Kapolres Tapteng Jimmy Christian Samma, dan Kalapas Sibolga Indra Kesuma.

Dijelaskan Saroha, terungkapnya tindak pidana keimigrasian berawal dari informasi Kantor Imigrasi Polonia yang melimpahkan ABB (42) ke Kantor Imigrasi Sibolga karena tidak memiliki dokumen yang sah.

Read Also

1 year ago

Kasus Kredit Macet BTN, Hakim PT Medan Vonis Notaris Elviera 2 Tahun Penjara

310 admin

Kemudian Tim Intelijen dan Penindakan Imigrasi Sibolga melakukan penyelidikan dan pengembangan ke Kabupaten Mandailing Natal, ditemukan bukti bahwa ABB bekerja dan diduga kuat telah menyalahgunakan izin tinggal.

ABB tiba di Indonesia tanggal 21 Maret 2012 lalu, dengan menggunakan bebas visa kunjungan. Kemudian ABB menikah dengan seorang WNI dan tinggal di Mandailing Natal. Selama menetap 10 tahun di Indonesia, ABB menghidupi keluarga dengan bekerja sebagai buruh dan memperoleh penghasilan.

“Yang bersangkutan tidak boleh bekerja di Indonesia karena tidak sesuai dengan izin tinggalnya”, tegas Saroha.

“Berdasarkan olah TKP dan bukti-bukti yang ada, maka ABB diduga kuat melanggar pasal Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta,” imbuh Saroha.

Sementara itu Ignatius Purwanto menyampaikan apresiasi atas prestasi dan kerja keras jajaran di Kantor Imigrasi Sibolga sehingga dapat mengungkap kasus ini. “Ini adalah sejarah karena untuk pertama kali Imigrasi Sibolga berhasil melaksanakan pro justisia yaitu penegakan hukum sampai ke proses peradilan”, ungkapnya.

Pada tanggal 07 November berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Sibolga. Tanggal 15 November 2022 dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk selanjutnya diajukan ke persidangan.