Pertamina Blokir Ratusan Ribu Nopol Kendaraan, Ternyata Ini Alasannya
BICARAINDONESIA-Jakarta : PT Pertamina telah memblokir ratusan ribu data nomor polisi kendaraan bermotor yang terindikasi palsu. Hal itu dilakukan lantaran adanya penyelewengan BBM subsidi terjadi dengan modus pemakaian pelat nomor abal-abal.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, alasan pemblokiran nopol sebagai upaya untuk meminimalkan penyelewengan BBM subsidi.
“Memang kita sadari bahwa yang namanya penyelewengan (BBM Subsidi) masih ada di bawah, tentu akan terus minimalkan dengan adanya sistem. Sistem yang sekarang sudah kita terapkan digitalisasi SPBU itu tidak cukup, kita kaitkan dengan data-data Korlantas tidak cukup, kaitkan lagi dengan Samsat, tadi pak Riva menyampaikan berapa banyak, berapa ratus, berapa ribu, nopol kendaraan yang akhirnya harus kita coret karena itu adalah nopol palsu yang dibuat sendiri,” ujar Nicke dalam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta.
Dalam melakukan itu, pihaknya telah bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian (Korlantas). Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menjelaskan dari hasil seleksi tersebut ada 228 ribu kendaraan atau nomor polisi yang diblok karena memang tidak terdapat pada data Korlantas.
Pemblokiran juga dilakukan pada sekitar 32 ribu kendaraan dalam penyaluran BBM subsidi. Puluhan ribu kendaraan itu diblokir karena diduga melakukan kecurangan saat mengisi BBM subsidi hingga diduga pemalsuan dokumen.
Pemblokiran dilakukan seiring banyaknya penyalahgunaan Jenis BBM Tertentu (JBT) solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.
“Ini dikarenakan beberapa hal, yang pertama adalah tidak sesuai data Korlantas. Lalu ini diindikasikan melakukan pengisian berulang-ulang. Lalu foto indikasi diedit, yang dimasukkan data kendaraan yang disampaikan terindikasi palsu,” ungkap Riva.
Dia mengungkap adanya modus dengan memakai mode helikopter. Modus ini dipakai dari motor, mobil, truk, dan bus pariwisata saat membeli jenis BBM subsidi.
Pelaku melakukan pengisian BBM subsidi berulang kali menggunakan kendaraan yang sama atau dalam jumlah yang besar sekaligus. Penyelewengan ini membuat penyaluran BBM subsidi menjadi tidak tepat sasaran.
“Helikopter di sini dimaksudkan adalah pengisian yang dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan kendaraan yang sama tapi menggunakan pelat nomor dan juga QR Code yang berbeda, jadi memang ada pemalsuan atau penggandaan yang dilakukan,” imbuh Riva.
Modus penyelewengan BBM dengan mode helikopter ini dilakukan dengan menggunakan truk, mobil, sepeda motor, dan bus pariwisata yang sudah dimodifikasi. Semuanya terindikasi sudah menjalin kerja sama antara pelaku dan oknum operator SPBU.
