PLN Gandeng BPN se-Maluku dan Papua, Target Sertifikasi Aset Tanah Negara Rampung 2024
Kegiatan perjanjian kerja sama (PKS) antara PT PLN (Persero) dan BPN se- Maluku dan Papua di Ballroom Myko Hotel & Convention Center Makassar, Senin (7/8/2023)/foto : ist BICARAINDONESIA-Makassar : Sinergi nyata antara PT PLN (Persero) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), fokus pada pengamanan aset negara yang dikelola perseroan.
Dari kolaborasi tersebut, sebanyak 5.836 persil aset PT PLN (Persero) yang tersebar di seluruh Nusantara, proses sertifikasi ataupun pengamanan ditargetkan tercapai pada tahun 2024.
Executive Vice President Legal Aset Properti dan Perizinan Terintegrasi PT PLN (Persero), Lindasari Hendayani menuturkan, sebanyak 2.798 sertifikat telah diterima PLN dari ATR/BPN, atau dengan presentase, sebanyak 48 persen telah terpenuhi dari total target di tahun 2023.
“Dari keseluruhan target yang ada di Indonesia, PLN menargetkan 156 persil di wilayah regional Maluku dan Papua. Dari target tersebut telah tercapai 42 persen atau sebanyak 66 sertifikat telah diterbitkan melalui BPN Kanwil Maluku Utara, BPN Kanwil Maluku, BPN Kanwil Papua, dan BPN Kanwil Papua Barat,” tutur Lindasari saat memberikan sambutan pada kegiatan perjanjian kerja sama (PKS) antara PT PLN (Persero) dan BPN se- Maluku dan Papua di Ballroom Myko Hotel & Convention Center Makassar, Senin (7/8/2023).
“Besar harapan kami di Semester II tahun 2023, pencapaian aset sertifikat lebih dari 156 persil, sehingga sisa 639 aset dapat bersertifikat 100 persen di 17 Agustus 2024,” ucap Lindasari.
Lindasari juga menyampaikan, prestasi ini tidak terlepas dari bantuan ATR/BPN dalam melaksanakan sertifikasi dan penyelesaian kendala sertifikasi aset tanah PLN.
“Pada periode Juli 2023 ini, kami menerima dua sertifikat baru, masing-masing dari BPN Kanwil Maluku Utara dan BPN Kanwil Papua Barat . Prestasi ini tentu tidak terlepas dari Kolaborasi Bersama antara pengelola aset PLN bersama rekan-rekan BPN dalam pelaksanaan sertipikasi dan penyelesaian kendala sertipikasi aset tanah PLN,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjsama Kementerian ATR/BPN, Dony Erwan Brilianto menyampaikan komitmennya untuk segera menyelesaikan target PLN pada tahun ini.
“Mudah-mudahan melalui pertemuan ini BPN bisa mengakselerasi apa yang sudah ditargetkan,” ucap Dony.
Sementara itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi menyampaikan dukungan terhadap pengamanan aset PLN. Menurutnya, melalui penandatanganan kerja sama ini dapat mendorong kerja sama lebih intensif dalam mempercepat pengamanan aset-aset PLN.
“Kami memberikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN di wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Selanjutnya kita akan lakukan evaluasi secara rutin baik evaluasi mingguan, bulanan atau tahunan. Harapan kami dengan evaluasi itu dapat melihat persoalan-persoalan untuk segera dicarikan solusi. Jadi kuncinya dilakukan evaluasi dan komunikasi secara rutin”, ucap Roy.
Sebelumnya, PLN telah menyelenggarakan kegiatan penandatanganan kerja sama (PKS) antara PT PLN (Persero) dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinisi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dalam acara tersebut turut dihadiri General Manager Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara, Awat Tuhuloula, General Manager UIW Papua dan Papua Barat, Budiono, General Manager Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku dan Papua, Wisnu Kuntjoro Adi, General Manager UIP Sulawesi, Defiar Anis, serta General Manager Unit Induk Penyaluran & Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sulawesi, Jarot Setyawan. Turut hadir juga Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Maluku, Fransiska Vivi Ganggas, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Maluku Utara, Abdul Aziz, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Papua Barat, Jhon Wiclif Aufa, serta Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Tri Wibisono.
Editor : Ty/*
