Presiden PKS: Jokowi akan Mewariskan Utang Rp7 Ribu Triliun

BICARAINDONESIA-Jakarta : Ahmad Syaikhu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju dengan para ahli yang memprediksi Presiden Joko Widodo akan mewariskan utang yang sangat besar ketika lengser pada 2024 mendatang. Syaikhu menduga warisan utang akan lebih dari Rp7 ribu triliun.

“Artinya, dalam 10 tahun pemerintahan, Presiden Jokowi akan mewariskan tambahan utang negara, lebih dari Rp7 ribu triliun,” katanya di kanal YouTube resmi PKS, Kamis (30/12/2021) malam.

Jumlah itu akan lebih banyak ketimbang saat Susilo Bambang Yudhoyono menyudahi dua periode masa jabatan presiden. Pada 2014 lalu, utang luar negeri Indonesia hanya sekitar Rp2.700 triliun.

Soal rencana pemerintah menghapus BBM jenis premium dan pertalite juga disinggung

Syaikhu. Menurutnya, kebijakan itu tak berpihak pada masyarakat menengah ke bawah jika benar-benar diterapkan.

Di kesempatan yang sama, Syaikhu menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Dia yakin bahwa wacana tersebut sarat dengan masalah dan mengkhianati demokrasi.

“Gagasan perpanjangan jabatan presiden adalah gagasan yang mengkhianati cita-cita reformasi dan demokrasi. Perpanjangan jabatan presiden hanya akan menjadikan, kekuasaan, pemerintah semakin kuat tak terbendung,” katanya.

Tak hanya itu, Syaikhu juga menyinggung rencana pemerintah dan DPR yang kini tengah mengebut pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) di parlemen. Menurutnya proyek perpindahan ibu kota saat ini bukanlah prioritas.

Ia mengkritik pembahasan RUU IKN yang telah menabrak sejumlah aturan sejak naskahnya diserahkan pemerintah ke DPR September lalu. Selain itu, ia mempertanyakan alasan pemerintah bergegas memindahkan ibu kota karena alasan kondisi geografis DKI Jakarta yang kerap banjir dan terancam tenggelam.

Menurut dia, alasan itu seolah-olah mengesankan pemerintah lepas tangan atas banjir Jakarta. Di sisi lain, kondisi ekologis di wilayah yang akan menjadi lokasi ibu kota baru justru juga terendam banjir.

“Maka pertanyaan itu bisa kita balik, pertanyaan kepada pemerintah, apakah ini bermakna bahwa Jakarta akan dibiarkan banjir dan tenggelam, sehingga ibu kota harus dipindah ke Kalimantan Timur,” kata dia.