Resmi Dilantik Jadi Dirut BPJS Kesehatan, Ini Janji Ali Ghufron Mukti
BICARAINDONESIA-Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Ali Ghufron Mukti sebagai Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di Istana Kepresidenan, Senin (22/2/2021). Ali Ghufron Mukti akan menduduki posisi tersebut untuk periode periode 2021-2026.
Ali menyatakan bahwa jajaran direksi baru akan fokus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Hal tersebut disampaikan oleh Ali usai jajaran direksi BPJS Kesehatan dilantik oleh Presiden. Pelantikan itu menyusul terbitnya Keputusan Preisden (Keppres) 37/P 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021–2026.
Ali menilai, jajaran direksi lama telah berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap BPJS Kesehatan. Hal ini terlihat dari tingkat utilisasi yang naik cukup signifikan. Namun, sejumlah pekerjaan rumah tetap menanti jajaran direksi baru dan harus segera diselesaikan.
Menurutnya, fokus utama jajaran direksi di bawah nakhodanya adalah peningkatan kualitas layanan JKN dengan inovasi teknologi dan sistem informasi. Salah satu permasalah krusial adalah antrean peserta JKN yang lama, sehingga mengganggu pelayanan kesehatan.
“Keseluruhan customer journey akan kami tingkatkan dengan inovasi teknologi, interface sistem informasi, sehingga antrean [peserta] tidak lagi enam jam dan bisa lebih cepat,” kata Ali seperti yang dikutip dari Bisnis.com, Senin (22/2/2021).
Hal lainnya yang menjadi perhatian Ali adalah aspek kepesertaan. Dia berharap terdapat rasa kepemilikan dan keterlibatan dari semua pihak terhadap JKN, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi tekait, pemerhati jaminan sosial, hingga perguruan tinggi.
Sebagai infromasi, sebelum ditunjuk menjadi Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ali Ghufron Mukti menjabat sebagai Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (SDID), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
No Comments