Respons Ucapan Wawa Medan, Politisi PDIP Ini Sebut Istilah Pribumi Dan Nonpribumi Rasis!
Politisi PDI Perjuangan Rudy Hermanto/foto : ist BICARAINDONESIA-Medan : Politisi PDI Perjuangan Rudy Hermanto menegaskan, sebagai anak bangsa masalah pribumi atau non pribumi telah selesai sejak 17 Agustus 1945 Indonesia Merdeka . Keberagaman adalah kenyataan yang ada kebhinekaan adalah kekayaan bumi nusantara, sebagaimana Dasar Negara Pancasila.
“Sebagai kader PDI Perjuangan, juga melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang terdiri atas agama, suku, kebudayaan, kepercayaan dan tidak pernah membeda-bedakan asal usul dan latarbelakang mereka,’ kata Rudy kepada wartawan di Medan, Jumat (14/4/2023).
Ucapan Wakil Ketua Fraksi PDI-P DPRD Sumut ini dilontrakannya sebagai bentuk respons terhadap pernyataan Wakil Walikota Medan Aulia Rachman yang menyebutkan, Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara dalam 20 tahun ke depan akan dikuasai oleh nonpribumi. Lebih spesifik, Aulia meminta untuk mewaspadai nonpribumi yang akan menguasai Kota Medan.
Aulia Rachman menyampaikan hal itu di acara Dialog Ramadan 1444 Hijriyah yang digelar Asahan Kampungku Community di Café & Resto d’Kuliner AsahanKampungku, Jalan Sultan Makmoen Al Rasyid Medan, Minggu (9/4/2023), lalu.
Menyikapi hal itu, Rudy Hermanto berpendapat pernyataan Aulia terkesan berbau rasis, namun PDI-P memandang hal tersebut sudah selesai dan tidak perlu dipermasalahkan lagi.
“Yang jelas, bagi kita istilah pribumi dan nonpribumi tidak ada lagi, itu istilah peninggalan zaman Belanda, yang penting bagaimana kita bisa bekerja dan mengabdikan diri memberi yg terbaik untuk kemajuan Bangsa menghadapi Globalisasi dengam memperkuat Idiologi Pancasila kepada generasi muda,” tegas Anggota dewan Dapil Sumut I A itu.
Sebagaimana Pidato Ir Soekarno pada 1 juni 1945 Tentang Lahirnya Pancasila, mengatakan bahwa Indonesia terdiri atas bermacam suku, agama, bahasa dan kebudayaan, dan bukan milik satu kelompok tertentu, tetapi satu untuk semua semua untuk satu.
Kata Rudy, undang-undang memberi ruang kepada semua anak bangsa memilih dan dipilih. Ia mencontohkan, banyak kader PDI-P di sejumlah provinsi di Indonesia yang berasal dari warga Tionghoa yang berhasil menjadi kepala daerah. Seperti Andrei Angouw yang terpilih menjadi Walikota Manado, kemudian Tjhai Chui Mie yang terpilih menjadi Walikota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dan sebelumnya anggota DPRD Singkawang.
“DPRD Kota Medan juga dipimpin Ketua Hasyim SE yang berasal dari suku Tionghoa. Sebelumnya Sofyan Tan dan Nelly Armayanti berhasil menang di putaran pertama pemilihan Walikota Medan tahun 2010. Sofyan Tan sendiri sekarang adalah anggota DPR RI. Mereka seluruhnya kader PDI-P sepanjang memenuhi syarat yg di tetapkan oleh Undang-Undang,” sebutnya.
Rudy Hermanto berpendapat, siapapun berhak maju bila telah sesuai dengan mekanisme. PDI Perjuangan memberi ruang kepada semua kader termasuk dari Suku Tionghoa untuk mengabdi jadi kepala daerah, maupun legislatif jika memiliki kemampuan dan keandalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu memajukan dan mensejahterakan daerahnya.
Rudy berharap tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan nonpribumi, karena dikhawatirkan dapat memperkeruh situasi yang sudah baik ini.
“Sudah cukup pengalaman kita ketika Pilkada DKI lalu. Di hari baik dan bulan baik di bulan Ramadan ini, marilah kita berbaik sangka. Marilah kita rawat kebhinekaan dan toleransi beragama dengan baik memperkuat persatuan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Kebhinnekaan dan NKRI empat Pilar kebangsaan, janganlah warga kota Medan dilaga-laga dengan istilah zaman Belanda itu, apalagi yang menyampaikan seorang Wakil Walikota Medan.” kata Rudy, yang baru saja menerbitkan Buku ‘Merawat Pancasila, Menjaga Indonesia’.
Sebelumnya, Wakil Ketua PDIP Sumut DR Aswan Jaya menilai penjelasan Wakil Walikota Medan Aulia Rachman membingungkan, karena Aulia sepakat dengan Instruksi Presiden No 26 Tahun 1998 tentang pelarangan pemakaian kata pribumi dan non pribumi.
“Namun di sisi lain dia juga memakai kata itu.
Aulia wajib sebenarnya mematuhi itu, karena dia sebagai kepala daerah bagian dari pemerintah di tingkat kota, jadi tidak lagi dipakai kata narasi nonpribumi itu. Apapun alasannya nggak bisa lagi dia pakai,” tegas Aswan.
Editor : Ty/*
