Satgas Covid-19 Siap Biayai Swab Tahanan Sebelum Dikirim ke Lapas
Kepala ORI Sumut Abyadi Siregar (batik merah), Sekretaris Satgas Covid-19 Sumut Arsyad Lubis (kemeja putih), Kabid Pembinaan Kanwil Kemenkumham M Tavip (batik biru) saat menggelar Rakor bersama Polda Sumut dan Kejati Sumut di Gubernuran/foto : ist BICARAINDONESIA-Medan : Kasus over kapasitas tahanan di Rumah Tahanan Kepolisian (RTP) di Sumut, akhirnya menemukan jalan keluar. Padahal sejak Maret, diantara mereka sudah berstatus inkrah. Namun tahanan ini tidak diterima oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan). Akibatnya mereka menumpuk di RTP.
Menyikapi hal itu, Satgas Covid-19 Sumut menegaskan, siap memfasilitasi tes swab tahanan yang akan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kemenkumham.
Kesimpulan ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ombudsman RI Perwakilan Sumut dengan Polda Sumut, Kemenkumham Sumut, Kejati Sumut dan Satgas Covid19 Sumut di Gubernuran Sumut, Medan, Kamis (12/11/2020).
Rapat tersebut berlangsung di rumah dinas gubernuran dipimpin Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar. Hadir Sekretaris Satgas Covid-19 Sumut Arsyad Lubis, Kabid Pembinaan Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut M Tavip, dari Poldasu dan dari Kejati Sumut.
“Intinya Gugus Tugas siap membantu,” kata Sekretaris Satgas Covid-19 Sumut Arsyad Lubis, dalam rapat yang berlangsung di Gubernuran ini.
Rapat ini merupakan inisiasi ORI Sumut yang melakukan kajian atas penumpukan tahanan pasca terbitnya Surat Menkumham No. M.HH.PK.01.01.01-04 ditujukan langsung ke Mahkamah Agung RI, Jakasa Agung RI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Senin 24 Maret 2020 lalu. Menteri Yassona dalam suratnya memerintahkan kepada Lapas dan Rutan untuk menunda penerimaan tahanan ke Lapas dan Rutan guna mencegah penyebaran Covid-19.
Kakanwil Kemenkumham Sumut yang diwakili Kabid Pembinaan M Tavip mengatakan, surat perintah Menkumham pada Maret itu adalah alasan mereka menunda penerimaan tahanan ke Lapas atau Rutan.
Akan tetapi, pada 25 Agustus lalu, mereka menerima Surat Dirjen Pemasyarakatan yang pada intinya memerintahkan bahwa tahanan yang sudah inkrah (A3) boleh diterima.
Hanya saja, diakuinya memang sampai saat ini mereka belum ada menerima pengiriman tahanan sebab mencegah penyebaran Covid-19. Apabila seorang tahanan inkrah dinyatakan bebas Covid-19, mereka siap menerimanya. Persoalanya kemudian adalah mereka tidak punya biaya untuk melakukan test swab pada tahanan yang akan diterima di Lapas dan Rutan.
Lantas bagaimana sikap Kanwil Kemenkumham pasca kesiapan satgas untuk membiayai swab bagi tahanan inkrah? “Kalau gugus mau, ini sudah selesai,” kata dia.
Dalam koordinasi ini terungkap bahwa ada sekitar 1.600 tahanan di Sumut yang sudah memiliki putusan inkrah namun belum diterima di Lapas atau tertahan di RTP.
Kepala ORI Sumut Abyadi Siregar menyampaikan apresiasinya atas kebijakan Gubsu Edy Rahmayadi melalui Satgas Covid-19 Sumut untuk membiayai swab test tahanan inkrah. Sebab, menumpuknya tahanan di RTP adalah persoalan yang harus diselesaikan.
“Hasil rapatnya tadi jaksa dan kepolisian akan mengirimkan data jumlah tahanan yang akan di swab oleh gugus tugas. Kita ingin persoalan ini segera bisa diatasi,” katanya.
Ia menjelaskan, pasca terbitnya Surat Menkumham terkait penundaan penerimaan tahanan di Lapas dan Rutan, terjadi penumpukan luarbiasa di RTP. Seperti yang mereka temukan baru-baru ini di RTP Polrestabes Medan.
Editor : Yudis/rel
Related posts
 |
 |
|
| 
| |
No Comments