Sebelum Ditangkap KPK, Lukas Enembe Jadi Sorotan Soal Dana Otsus Rp500 T
BICARAINDONESIA-Jakarta : Sebelum menjadi tersangka dan ditangkap KPK pada Selasa (10/1/2023) kemarin, Lukas Enembe telah menjadi sorotan. Tepatnya perihal dana otonomi khusus (otsus) Papua di masa Lukas yang mencapai Rp500 triliun, tidak berdampak kepada masyarakat.
Hal tersebut membuat Menko Polhukam Mahfud MD marah. Mahfud menyampaikan kemarahannya pada September 2022 lalu. Saat itu, Mahfud geram karena dengan dana yang digelontorkan sejak 2001 itu, masyarakat Papua tetap miskin.
“Tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin, marah kita ini. Negara turunkan uang sampai Rp1000,7 triliun melalui dana otsus. Rakyatnya miskin sejak ada Undang-undang Otsus. Sejak zaman Lukas Enembe, itu Rp500 triliun lebih, rakyatnya tetap miskin,” tegas Mahfud di Malang, (23/9/2022) lalu.
Lebih lanjut, Mahfud pun menyayangkan dana otsus sebesar itu untuk pembangunan Papua jalan di tempat. Pembangunan infrastruktur di Papua, kata Mahfud, dikerjakan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Sementara itu, dana otsus banyak yang dikorupsi.
“Sekarang di Papua itu ada infrastruktur jalan dan lain-lain, itu proyek PUPR, pemerintah pusat. Proyek PUPR, saya sudah cek. Yang dari dana Otsus, banyak yang dikorupsi,” jelas Mahfud.
Meski tidak semua dana otsus Papua itu dikorupsi, tetapi dengan tidak jalannya pembangunan di sana, menurut Mahfud, hal itu jadi bukti bahwa korupsi dana otsus sangat memberikan dampak.
“Tentu tidak semuanya, tetapi banyak yang dikorupsi seperti ini. Bayangkan Rp1.000,7 triliun,” imbuhnya.
Menurutnya, rakyat Papua dan Indonesia berhak marah. Sebab dana triliunan yang harusnya dipakai untuk pembangunan, tidak menghasilkan apa-apa.
Kata Kemenkeu
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menguatkan pernyataan Mahfud MD. Menurut Yustinus, dukungM pemerintah untuk Papua dan Papua Barat sangat besar.
“Prof. @mohmahfudmd benar. Dukungan fiskal untuk Papua dan Papua barat cukup besar,” tulisnya di akun Twitter @prastow.
Yustinus merincikan bahwa dalam kurun 2002-2022, dana otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) mencapai Rp 138,65 triliun. Kemudian, ditambah pula dengan komponen lainnya.
“Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp702,30 triliun. Belanja K/L sebesar Rp251,29 triliun, total Rp1.092 triliun. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan Papua,” lanjutnya.
TKDD ke Papua dan Papua Barat, kata Yustinus, menjadi yang tertinggi daripada daerah lainnya. “Papua dan Papua Barat menerima transfer Rp14,7 juta/penduduk dan Rp.10,2 juta/penduduk. Lebih besar dari Kaltim (Rp4,9 juta), Aceh (Rp6,4 juta), dan NTT (Rp4,2 juta),” tandasnya.
Editor: Rizki Audina/*
