Sekjen PDIP Sebut Proyek Food Estate Bagian dari Kejahatan Lingkungan
BICARAINDONESIA-Jakarta : Pemerintah tengah mengerjakan proyek lumbung pangan/food estate. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutnya sebagai bagian dari kejahatan lingkungan.
Hasto mengungkapkan hal itu ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.
“Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” kata Hasto, Selasa (15/8/2023).
Politik, kata Hasto, seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. “Dalam praktiknya, kebijakan itu ternyata disalahgunakan. Kemudian, hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” lanjutnya.
Untuk infromasi, proyek tersebut digagas Presiden RI Joko Widodo sejak awal kepemimpinan periode keduanya. Jokowi menugaskan Kementerian Pertanian, yang dipimpin politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo, sebagai leading sector.
Lalu, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.
Sayangnya, proyek itu dianggap gagal. Bahkan, DPR pernah menyebutnya kacau balau. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis.
Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Papua Selatan.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Arie Rompas mengatakan, program yang dijalankan lintas kementerian tersebut membuat masyarakat setempat harus meninggalkan kebiasaan perladangan tradisional. Namun, dalam perkembangannya, program tersebut justru gagal dalam upaya menjadi lumbung pangan.
“Food estate yang dimaksudkan untuk mengatasi krisis pangan, dilakukan dengan menghilangkan pangan lokal. Pangan-pangan lokal yang dihilangkan justru membuat masyarakat setempat mengalami krisis pangan,” kata Arie, Kamis (13/7/2023).
Editor: Rizki Audina/*
