Selain Pencopotan, Prabowo Minta Direksi BUMN Bermasalah Dilaporkan ke KPK
BICARAINDONESIA-Jakarta : Prabowo Subianto meminta agar direksi BUMN yang bermasalah dilaporkan ke KPK atau Kejaksaan. Menurutnya, permasalahan BUMN itu tidak akan selesai hanya dengan pencopotan direksi.
“Nah, kembali lagi kehendak politik. Swasta silakan, BUMN kerja yang bener. Direksi enggak beres? Enggak cukup diganti aja, KPK! KPK enggak beres? Kejaksaan. Silakan berkompetisi. Tunjukkan efisiensi, transparansi, kualitas. Silakan!” katanya dalam Dialog Bersama Kadin di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Pada kesempatan tersebut, capres nomor urut 02 itu membandingkan peran BUMN dengan pengusaha swasta. Menurutnya, BUMN menawarkan harga yang lebih tinggi untuk pengerjaan proyek, tetapi waktu penyelesaiannya lebih lama.
Akhirnya, Prabowo mengaku lebih pilih pihak swasta untuk menggarap proyek. Ia juga menyindir pimpinan BUMN yang mendapat jabatan karena ada sponsor.
“Saya butuh sekian bulan. Kadang-kadan, maaf aja, si pimpinan BUMN keenakan. Mungkin dia dipasang di situ karena ada orang dalamnya, ada sponsornya. Kita sudah lama jadi orang Indonesia kan? Boleh kan aku bicara apa adanya,” bebernya.
“Saya mau kasih ke BUMN, tapi bagaimana? Waktunya lebih lama, harganya lebih tinggi. Aku kasih ke swasta. Aku tunjuk swasta, jadi barang itu,” imbuhnya.
Saa itu, Prabowo bercerita soal pembangunan rumah sakit dan kampus militer. Diaa menekankan pentingnya kolaborasi antara swasta, BUMN, UMKM, dan koperasi.
Satu hal yang perlu dikejar adalah pertumbuhan yang memberi kesejahteraan bagi semua. Menurutnya Prabowo, kaum petani, buruh, dan rakyat juga harus merasakan keuntungan.
“Kita semua cari untung, semua pengusaha cari untung. Namun, petani juga harus untung, buruh harus untung, rakyat harus untung, semuanya, enggak apa-apa. Itu yang kita kejar. Gemah ripah loh jinawi, prosperity for all,” tutupnya.
Editor: Rizki Audina/*
