Sidak PPDB di SMAN 1 Medan, Kejanggalan Suket Ditemukan Ombudsman
Kepala Ombudsman Sumut Abyadi Siregar dan tim saat mengecek ruang IT untuk melihat data dan sistem penyelenggaraan PPDB di SMA Negeri 1 Medan/foto : ist BICARAINDONESIA-Medan : Menyikapi kecurangan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK tahun ajaran 2023/2024 di Kota Medan dari tahun ke tahun ke tahun, Ombudsman RI Perwakilan Sumut kembali.melakukan inspeksi mendadak (Sidak), Senin (26/6/2023).
Langsung dipimpin Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar bersama asisten Ombudsman Edward Silaban, sasaran kali ini adalah SMA Negeri (SMAN) 1 Medan di Jalan Teuku Cik Ditiro.
Usai diterima Kepala SMAN 1 Medan, Elfi Sahara S.Pd, M.Si bersama sejumlah guru, Kepala Ombudsman Sumut Abyadi Siregar dan tim, langsung menuju ruang IT untuk melihat data dan sistem penyelenggaraan PPDB di sekolah itu.
“Kita kesini untuk melakukan kroscek laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman, yang menduga ada kejanggalan dalam penyelenggaraan PPDB, terutama dalam penggunaan Surat Keterangan (Suket) domisili untuk masuk melalui jalur zonasi,” ujar Abyadi kepada wartawan.
Dikatakannya, dari hasil kroscek yang mereka lakukan, ternyata benar ditemukan ada sejumlah peserta PPDB yang menggunakan Suket tidak sesuai ketentuan untuk bisa masuk ke SMAN 1 Medan melalui jalur zonasi.
“Ketentuannya kan sesuai Juknis yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Sumut harus pakai Kartu Keluarga (KK), dan alamat dalam KK itu harus berada dalam zonasi. Sedangkan bila diluar zonasi tidak bisa diterima,” ujar Abyadi.
Tetapi, jelas Abyadi, banyak kemudian peserta PPDB yang diluar zonasi, agar bisa masuk ke sekolah favorit itu, kemudian menumpang KK atau membuat KK baru di daerah yang masuk dalam zonasi.
Disebutkan Abyadi, fakta inilah yang banyak terjadi. Meski dibenarkan menumpang KK pada anggota keluarga lain atau membuat KK baru, tapi harus sesuai ketentuan, minimal sudah 1 tahun domisilinya, dan itu dibuktikan dengan Suket dari Disdukcapil yang menerangkan kalau peserta PPDB yang menumpang KK atau KK baru, sudah berdomisili di alamat yang tertera lebih dari 1 tahun.
“Tapi yang kita temukan, Suket yang digunakan tidak sesuai ketentuan, karena yang diterangkan adalah waktu penerbitan nomor KK, bukan sudah berapa lama peserta PPDB yang menumpang KK berdomisili di alamat dalam KK. Kemudian kita juga temukan bahwa KK yang ditumpangi peserta PPDB kita duga bukan keluarganya. Itu karena baik agama maupun suku peserta PPDB berbeda dengan pemilik KK yang ditumpangi, ditambah lagi dengan Suketnya yang tak sesuai, sehingga kuat dugaan ada permainan dalam penerbitan KK dimaksud,” jelas Abyadi.
Selain di SMAN 1, Ombudsman Sumut juga mendapat laporan masyarakat hal yang sama juga terjadi dalam penyelenggaraan PPDB di SMAN 2 Medan.
“Kasusnya sama, masalah Suket yang tak sesuai. Selain di 2 sekolah ini, kita yakini ini juga terjadi di sekolah-sekolah favorit lainnya baik SMA maupun SMK,” ucap Abyadi.
Atas temuan ini, Ombudsman Sumut kemudian melakukan koordinasi dengan Ketua Panitia PPDB Basir Hasibuan dan Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Murdianto, agar pihak Panitia PPDB Dinas Pendidikan Sumut dapat melakukan verifikasi faktual, terutama terkait penggunaan Suket yang tak sesuai ketentuan.
“Ini demi keadilan bagi peserta PPDB yang memenuhi syarat zonasi tapi tak mendapat haknya. Verifikasi faktual harus dilakukan Panitia, peserta PPDB yang tak sesuai ketentuan harus dicoret, meski sebelumnya dinyatakan lulus oleh pihak sekolah,” ujar Abyadi.
Atas temuan itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Murdianto menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman Sumut karena telah menyampaikan temuan dan laporan masyarakat ke Dinas Pendidikan Sumut, dan hal ini akan segera ditindaklanjuti.
“Kami berterima kasih atas informasi ini dan akan kami tindak lanjuti. Kami juga akan melakukan hal ini kepada Pak Kadis,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Panitia PPDB Disdik Sumut Basir Hasibuan mengatakan bahwa Panitia PPDB tetap akan melakukan verifikasi faktual atas penyelenggaraan PPDB di setiap sekolah dibawah Disdik Sumut, dan data hasil temuan Ombudsman akan menjadi prioritas untuk diverifikasi.
“Jika dari verifikasi itu ada yang tak sesuai ketentuan, kita akan coret,” tegasnya.
Editor : Ty/*
