BICARAINDONESIA-Medan : Suksesi pimpinan di SMA Negeri 8 Medan, sepertinya tak merubah mindset terkait kecurangan dan keculasan di sekolah yang berlokasi di Jalan Sampali No 8, Kecamatan Medan Area tersebut.
Sebaliknya, indikasi mengutak atik uang baik dari negara maupun dugaan pungutan liar (pungli) lewat praktik akal-akalan untuk menarik uang dari siswa dengan tujuan keuntungan tertentu. Padahal, akibat ‘permainan’ itu, mantan Kepala Sekolah ini Jongor Ranto Panjaitan, kini dijebloskan ke dalam penjara setelah terjerat kasus dugaan korupsi dana BOS.
Tapi bukannya menjadi efek jera. Belakangan, ‘aroma busuk’ kembali tercium lewat kutipan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diberlakukan di sekolah di bawah kepemimpinan Lando Rajagukguk, SPd, MSi tersebut.
Hasil penelusuran, ikhwal permasalahan muncul ketika di TA 2020/2021, pembayaran SPP di SMAN 8 Medan dari angka Rp150.000 perbulan, turun menjadi Rp100.000 perbulan pada TA 2021/2022.
Hal itu terjadi menyusul adanya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dikucurkan Gubernur Sumatera Utara. Tapi keganjilan dibalik SPP itu mulai muncul. Temuan itu berkaitan dengan bukti setor SPP hanya dengan selembar kuitansi.
“Inilah sekolah kami bang. Heloo..zaman Now masih menggunakan kuitansi?. Kan harusnya menggunakan kartu SPP. Entah apa alasan pihak sekolah menggunakan bukti kuitansi. Dokumen itu mulai diberlakukan sejak pembayaran Juli, Agustus, September dan pada bulan Oktober ini,” celetuk seorang siswa saat dikonfirmasi wartawan.
Siswa yang minta identitasnya dirahasikan ini juga mengkritisi soal kebijakan di SMA Negeri 8 Medan yang masih memberlakukan kutipan SPP.
“Ya walaupun kami siswa dan pastinya gak berani melawan kebijakan pimpinan sekolah, tapi setahu kami setelah ada BOS, SPP sudah ditiadakan karena sudah diganti dengan Komite. Tapi disini kok aneh masih ada kutipan SPP,” ucap siswa tersebut mempertanyakan.
Untuk menelusuri pengakuan polos siswa tersebut, tim bi.net mulai melakukan investigasi ke sekolah tersebut. Belakangan justru berhembus kabar uang SPP yang dikutip dari ratusan siswa dengan jumlah mencapai ratusan juta rupiah justru minus.
Namun sejauh ini tidak diketahui apa penyebab uang yang dikumpulkan itu bisa menguap. Padahal, jika dikaji, selama pandemi dan seluruh sekolah menggunakan sistem belajar daring (online), otomatis membuat biaya operasional menurun.
Artinya, kebutuhan untuk proses belajar mengajar juga menurun. Karena sekolah tidak perlu membeli pembersih ruangan, tidak ada pengunaan kertas dalam jumlah besar dan sekolah tidak perlu membeli ATK. Bahkan penggunaan air di sekolah juga menurun dan tidak ada pembelian sanitizer sebagai salah satu kebutuhan prokes.
Menanggapi masalah ini, Kepala SMAN 8 Medan Lando Rajagukguk membenarkan pengutipan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) ke siswa/i nya. “Benar, itu semua sesuai hasil Rapat tahun lalu,” kata Lando, Sabtu (30/10/2021) yang lalu.
Namun saat ditanya tentang temuan bukti setor SPP hanya dengan selembar kuitansi, Lando memberikan jawaban berkilah.
“Kami sudah mencetak bukti penyetoran namun mungkin hilang atau tersobek,” jawab Lando berkilah.
Penulis / Editor : Amri
No Comments