Soal Impor Beras, Pemerintah Diminta Batalkan Kerjasama
BICARAINDONESIA-Jakarta : Pembatalan rencana impor beras 1 juta ton yang dilakukan presiden Joko Widodo (Jokowi) diapresiasi anggota Komisi Komisi IV DPR Fraksi PPP, Ema Umiyyatul Chusnah.
Pembatalan rencana impor beras itu, menurut Ema karena kepala negara mendengar aspirasi dari masyarakat.
“Apa yang dilakukan presiden merupakan wujud bahwa Presiden selama ini memang mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk terkait rencana impor beras yang memang merugikan masyarakat Indonesia, khususnya petani yang mengalami penurunan harga gabah,” katanya, Sabtu (27/3/2021).
Tidak melakukan impor beras hingga Juni 2021 merupakan kebijakan yang tepat. Sebab, saat ini di sejumlah daerah sedang terjadi panen raya. Ema pun meminta pemerintah pada Juni mendatang perlu mengevaluasi apakah impor masih diperlukan atau tidak.
Penyerapan gabah petani dan menaikkan harga sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) yaitu Rp 4.200/kg, lanjutnya, sangat penting agar petani bisa sejahtera. Terlebih saat ini masih dalam situasi pandemi covid-19.
“Bahkan kami berharap pemerintah tetap membatalkan MOU dengan Thailand dan Vietnam, karena neraca stok persediaan beras surplus 12 juta ton,” katanya.
Ketua DPP PPP itu menegaskan, berulang kali Komisi IV DPR RI telah melakukan Rapat bersama Kementerian Pertanian. Disitu, ditekankan bahwa stok beras dalam negeri masih aman.
“Tinggal pemerintah fokus menyiapkan stok bahan pangan pokok aman menjelang menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri,” katanya.
Sumber: Liputan6.com
No Comments