Sri Mulyani: Kemenkeu telah Identifikasi 964 Pegawai yang Diduga Punya Harta Kekayaan Tak Wajar
BICARAINDONESIA-Jakarta : Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali buka-bukaan mengenai transaksi janggal pegawai negeri sipil (PNS) di kantornya.
Dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu Sabtu (11/3/2023), Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya pada tahun 2007-2023 sudah menerima 266 laporan dari PPATK. Yang mana, 185 surat adalah permintaan dari Kemenkeu.
“Artinya, kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi menyangkut data dari ASN di bawah Kemenkeu. Karena kami bertugas untuk mengawasi dan membimbing,” ungkapnya.
“Ada 964 pegawai yang diindetifikasi, ini dari 2007-2023. Kalau kita bilang, harapannya mungkin 60-an dari jumlah karyawan di Kemenkeu itu pernah mencapai 80 ribu dan sekarang 74 ribu,” imbuhnya.
Kemudian, Sri Mulyani juga menyebutkan, 964 PNS itu merupakan akumulasi pegawai yang diidentifikasi oleh Kemenkeu, Inspektorat Jenderal, atau PPATK.
“Dari surat-surat tersebut, kita telah melakukan semua tindak lanjut. Kemarin, Pak Mahfud memberikan impresi seolah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini. Seluruh surat dari PPATK yang dikirim ke kami, baik permintaan kami 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK 81, semuanya ditindaklanjuti,” terang Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebutkan, sebanyak 86 surat sudah Kemenkeu tindak lanjuti. Beberapa pengumpulan bukti-bukti tambahan atau pool bucket dan pengumpulan bahan keterangan telah dilakukan.
“Karena informasi belum memadai, kita terus menambah informasi melalui tindakan dari dirjen; menambah dan mengumpulkan barang-barang keterangan. Kita telah menindaklanjuti audit investigasi sebanyak 126 kasus dan rekomendasi hukuman disiplin diberikan kepada 352 pegawai,” tandasnya.
Editor: Rizki Audina/*
