Sukseskan Pemilu 2024, KPU Binjai Lakukan Sosialisasi Kepada Insan Pers
BICARAINDONESIA-Binjai : Guna mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, menggelar sosialisasi kepada insan pers dari media cetak/elektronik dan online yang berlangsung di Kolam Garden Coffee & Tea, Jalan Wijaya Kesuma, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Jum’at (30/9/2022)
Dipandu Robby Effendi, yang merupakan anggota KPU Binjai Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Parmas), sosialisasi ini turut dihadiri oKepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai Husein Admaja, Kapolres Binjai diwakili Kasat Intelkam AKP Ruswandi, Kominisioner KPU Binjai, serta puluhan insan pers yang betugas di Kota Binjai.
Dalam sambutannya, Robby Effendi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan hari pertama sosialisasi dengan insan pers pasca Pemilu 2019 lalu.
“Hari ini merupakan pertemuan sosialisasi kita yang pertama. Untuk diketahui, tahapan pemilu 2024 sudah dimulai pada Juni kemarin dan saat ini seluruh KPU di Indonesia disibukksn dengan pendaftaran Parpol yang nantinya akan ditetapkan sebagai peserta pemilu pada 14 Desember mendatang,” ungkap Robby.
Robby juga menjelaskan, dalam menyongsong Pemilu 2024, pihaknya akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah.
“Hal ini sesuai arahan dari KPU Pusat untuk terus bersinergi dengan Muspida. Sebab, menyongsong Pemilu 2024, tentunya ada aspek-aspek yang terjadi. Untuk itu kami terus melakukan sosialisasi kepada stakeholder, baik dari pemilih kaum muda, perempuan, disabilitas dan elemen lainnya,” urainya.
Berkaca dari Pemilu 2019 lalu, lanjutnya, tingkat partisipasi masyarakat Binjai sebesar 82,5 persen. Angka tersebut menurutnya sudah melebihi target Nasional dan tidak ada hambatan yang berarti.
“Pada Pilkada sebelumnya, Alhamdulillah dapat berjalan lancar. Untuk itu kita berkumpul disini agar rekan-rekan media kembali ikut mensosialisasikan kepada masyarakat,” tuturnya.
Sebagai Komisioner di Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum, lanjut Robby, KPU berkomitmen mensukseskan Pemilu 2024.
“Guna mensukseskan pemilu, PWI juga sudah berkomunikasi dengan KPU Pusat,” ungkap Robby, seraya menyampaikan salam dari Ketua KPU Binjai yang sedang berada di Kota Bogor karena mengikuti Rapat, serta ikut berdukacita atas meninggalnya Ketua PWI Sumut periode lalu, H. Hermansjah, yang meninggal dunia pagi tadi.
Sementara itu, Kasat Intelkam AKP Ruswandi, dalam penyampaiannya menjabarkan kesiapan Polres Binjai dalam menghadapi Pemilu serentak 2024 di wilayah hukumnya. Menurutnya, saat ini situasai Wilkum Polres Binjai kondusif, meski ada dinamika Kamtibmas yang perlu perhatian.
Perwira Pertama Polisi ini juga memaparkan, wilayah hukum Polres Binjai meliputi 8 Kecamatan, yaitu 5 kecamatan yang ada di Kota Binjai, serta 3 Kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Langkat, yaitu Kecamatan Binjai, Selesai dan Sei Bingai.
“Sampai saat ini kita terus melakukan pemetaan kerawan dan potensi konflik, seperti bentrok antar OKP. Tidak hanya itu, pemetaan masalah dan inventarisir kerawanan yang akan timbul, identifikasi potensi konflik dan mendalami latar belakangnya juga harus kami ketahui. Itulah mengapa mulai sekarang intelijen sudah melakukan pemetaan dan tingkat kerawanan,” beber Ruswandi.
Ia juga menjelaskan, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya juga harus menentukan tingkat kerawanan serta menanganinya guna menurunkan tingkat kerawanannya.
“Berkaca pada pemilu 2019 lalu, kita akan terus berkomunikasi dengan stakeholder, tomas dan toga. Sedangkan untuk Bhabinksmtibmas harus selalu ditengah masyarakat,” tegas Kasat.
Dalam sosialisasi ini, pria yang mempunyai motto hidup “Kegagalan Adalah Ilmu Untuk Menuju Keberhasilan” ini juga memaparkan kerawanan secara umum yang bisa saja terjadi pada Pemiu 2024 serta penanganannya.
“Kerawanan itu bisa disebabkan dari berbagai faktor, seperti DPT tidak akurat, penyelenggara tidak profesional terutama tingkat PPK, PPS dan KPPS, penyelenggara tidak netral, tidak netralnya aparat pemerintah seperti mendukung salah satu Paslon, konflik internal partai dalam penentuan caleg, tidak tegasnya Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu, peraturan per -UU yang multi tafsir, karakter masyarakat, potensi penggunaan identitas serta money politic,” urai AKP Ruswandi.
Sedangkan kerawanan persiapan tahapan Pemilu 2024, sambung pria yang sebelumnya bertugas di Polres Langkat ini, bisa disebabkan dari beberapa faktor, seperti perencanaan program dan anggaran, pembentukan PPK, PPS dan KPPS, pembentukan Bawaslu, pengolahan DP4 pemutakhiran.
Perkiraan ancaman untuk tahap pemutakhiran DPT, lanjut Ruswandi, juga bisa terjadi, seperti banyak warga yang belum terdaftar, pemilih pindah alamat, pemilih didaftar lebih dari 1 kali dan lain sebagainya.
“Cara bertindaknya yaitu dengan melakukan identifikasi dini, laksanakan kordinasi dengan KPU serta maksimalkan peran Bhabinkamtibmas,” katanya.
Berbagai ancaman lainnya jelang Pemilu 2024 menurut Kasat Intelkam Polres Binjai juga tidak kalah pentingnya untuk diwaspadai, seperti perkiraan ancanan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu hingga sampai pencalonnya.
Ancaman terhahap angkutan dan distribusi logistik menurut Ruswandi, juga perlu diantisipasi. Tidak itu saja, masa kampanye seperti curi start kampanye, persoalan SARA, Paslon lain, kampanye dilakukan dilokasi yang dilarang, gunakan fasilitas negara, bentrok sesama masa pendukung hingga money politic, adalah bentuk kerawanan.
“Cara bertindaknya yaitu melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masa pendukung, pastikan kampanye dilakukan sesuai jadwal, laksanakan pengamanan setiap kegiatan kampanye, serta antisipasi dan melakukan tindakan sesuai mekanisme,” bebernya.
Dipercaya sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi kepada Insan Pers yang digelar oleh KPU Binjai, AKP Ruswandi juga memaparkan kerawanan memasuki tahapan masa tenang, seperti kampanye terselubung, sabotase, teror dan intimidasi, serangan fajar atau money politic.
“Bagaimana cara bertindaknya? Salah satunya yaitu melakukan patroli berskala besar, pastikan seluruh poster dan alat peraga Paslon sudah dilepas dari tempat umum, laksanakan pergeseran pasukan ke TPS apabila ada hal-hal yang memungkinkan terjadi konflik,” tegas Ruswandi.
Perkiraan ancaman tahapan pungutan suara seperti ancaman bom/sabotase, surat suara tidak cukup atau banyak rusak, saksi tolak tanda tangan dan lain sebagainya menurut Ruswandi juga menjadi tugas dari pihaknya.
Guna meminimalisir hal itu, Ruswandi menjelaskan bahwa cara bertindaknya yaitu melakukan deteksi secara dini kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan, serta melaksanakan pengamanan, baik secara terbuka maupun tertutup di TPS.
“Tahapan penghitungan suara juga menimbulkan ancaman. Untuk itu, tugas Polri dalam Pemilu 2024 yaitu mewujudkan situasi kondusif, melakukan pengamanan dan pengawalan seluruh tahapan pemilu, melakukan tugas penegakan hukum tindak pidana Pemilu 2024,” tutupnya.
Dalam sosialisasi ini, sesi tanya jawab juga menjadi bagian dari kegiatan ini. Beberapa peserta sosislisasi pun tidak menyia nyiakan kesempatan itu, seperti mempertanyakan persoalan money politic serta daerah yang dinyatakan rawan di Kota Binjai.
Penulis/Editor : Yuli
No Comments