Surati KPU, PKS Minta Sirekap Pemilu 2024 Dihentikan
BICARAINDONESIA-Jakarta : Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera atau PKS melayangkan surat kepada KPU. Surat yang ditandatangani oleh Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi pada 16 Februari 2024 itu berisi tuntutan untuk menghentikan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dalam penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.
“Berdasarkan hal tersebut di atas maka Partai Keadilan Sejahtera dengan ini meminta kepada KPU untuk menghentikan publikasi Sirekap,” bunyi pernyataan PKS dalam Surat dengan Nomor B-10/K/SEK-PKS/2024 itu.
Penghentian Sirekap itu, kata PKS, adalah karena banyaknya temuan kesalahan pada sejumlah hasil. Salah satunya terjadi pada sistem konversi dari pembacaan gambar bentuk C-Hasil yang diunggah tidak bekerja dengan sempurna dan ditemukan banyak kesalahan.
Bagi PKS, Sirekap telah menimbulkan kerugian publik dan merugikan peserta pemilu 2024.
“Bahwa walaupun bukan rekapitulasi resmi hasil Pemilu 2024 dan hanya sebatas alat bantu untuk mempublikasikan hasil coblosan kepada masyarakat, namun kami menilai hal tersebut telah mengakibatkan kegaduhan publik dan merugikan peserta pemilu tahun 2024,” bunyi surat tersebut.
Surat PKS untuk menyetop Sirekap tersebut sudah dibenarkan oleh Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri.
“Benar,” kata Mabruri dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (23/2/2024).
Sebelumnya PDIP juga telah melayangkan surat kepada KPU berisi persetujuan mereka terhadap Sirekap dalam penghitungan Pemilu 2024.
PDIP menilai kegagalan Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah dua hal yang berbeda dan oleh karena itu tidak perlu dihentikan sementara.
“PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno,” bunyi salah satu poin dalam surat tersebut.
