Susun Panitia Musda, Golkar Sumut Serahkan Mandat ke Doli
Pengurus DPD I Partai Golkar Sumut, Rolel Harahap, Samir Pohan, Apri Budi, Agung Sitepu (dari kiri ke kanan) saat memberikan keterangan terkait hasil rapat pleno di Sekretariat Jalan KH Wahid Hasyim, Medan, Senin (13/7/2020)./ Foto : Ist BICARAINDONESIA-Medan : DPD I Partai Golkar Sumut tidak menghiraukan keputusan loyalis Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah alias Ijeck yang memilih walk out saat rapat pleno penyusunan panitia pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ulang.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut Bidang Kepartaian, Rolel Harahap, mengatakan, keputusan loyalis Ijeck yang meninggalkan rapat pleno adalah hal yang biasa.
“Tidak ada masalah, itu hal yang biasa. Tadi rapat pleno memutuskan dan memberi mandat ke Plt Ketua (Doli) untuk menyusun kepanitiaan musda,” ujar Rolel, di dampingi Wakil Ketua Samsir Pohan, Apri Budi, Agung Sitepu, di Kantor DPD Partai Golkar Sumut, Senin (13/7).
Disebutkannya, rapat pleno pembentukan panitia musda saat dibuka kourum. Meskipun di tengah jalan ada perbedaan pandangan oleh sejumlah pengurus.
“Hari ini rapat pleno pembentukan panitia musda, di awal di hadiri dan kourum, ada perbedaan pandangan, apakah rapat ini sudah diketahui oleh mahkamah partai, itu adalah hal yg biasa,” jelas Rolel.
“Mahkamah Partai membuat keputusan antara pihak pemohon dan termohon seperti pemberitaan selama ini bahwa musda akan diulang, oleh karena itu putusan mahkamah partai disampaikan ke DPP. Oleh DPP diintruksikan Golkar Sumut merencanakan, dan mempersiapkan Musda,” bebernya.
Berdasarkan amar putusan, lanjut Rolel, pelaksanaan musda akan diawasi oleh mahkamah partai.
Namun, ditegaskan Rolel bahwa rapat pleno hari ini bukanlah Musda sehingga tidak perlu melapor ke Mahkamah Partai.
“Saya ingin katakan ini belum Musda, masih pembentukan Panitia. Persetujuan pembentukan panitia suratnya belum tentu setuju dan tidak setuju, makanya kita tidak tembuskan ke Mahkamah Partai Golkar, cukup kepada ketua umum,” jelas mantan Wakil Walikota Tanjungbalai ini.
Hasil rapat pleno penyusunan panitia musda, diakuinya akan disampaikan kepada DPP Partai.
“Karena yang mau diawasi oleh mahkamah partai itu bukan Golkar Sumut tapi musda. Mekanisme pembentukan panitia, panitia pelaksana sepakat diserahkan kepada Plt ketua untuk disusun,” bilangnya.
Menurutnya, tidak seluruh kegiatan DPD I Partai Golkar Sumut harus diketahui oleh mahkamah partai.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat panitia akan disusun di SK kan sama Golkar Sumut dan akan disampaikan ke DPP. Nanti kita koordinasikan ke DPP mengenai cara koordinasi ke mahkamah partai. Golkar ini atasannya bukan mahkamah partai, tapi DPP,” tegasnya.
Penulis : Yuli
Editor : Amri
No Comments