Tenaga Honorer Membludak, Menteri PANRB: Kebanyakan Keluarga Pemerintah Daerah
BICARAINDONESIA-Jakarta : Pegawai honorer menjamur di banyak pemerintahan daerah Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut, hal itu membuat kerja-kerja pemerintah tidak maksimal.
Dalam acara Town Hall Meeting BRIN, di Jakarta, Kamis (7/9/2023), Azwar mengaku kaget melihat menumpuknya tenaga honorer di berbagai pemerintah daerah.
Awalnya, ia mendapat laporan bahwa tenaga honorer Indonesia saat itu tersisa 446 ribu orang pada tahun 2018. Kemudian, Kementerian PANRB menargetkan jumlah ity bisa berkurang hingga 200 ribu.
“Saya masuk untuk memastikan penyelesaiannya seperti apa, ternyata bukan tinggal 200 ribu, malah jadi 2,3 juta orang. Ini problem,” ucapnya.
Ditemukan pula sebuah fakta bahwa bayak kepala daerah yang mengangkat tenaga honorer dengan alasan kedekatan personal. Bahkan, Azwar menyebukan akronim sarkastik untuk fenomena ini, yakni PDAM (ponakan dan anak-mantu), serta ASDP (anak, saudara, dan ponakan).
“Ini karena sistemnya (CPNS) sudah transparan, (jadi) menumpuknya di honorer. Di daerah ada kendala, ada sisa-sisa PDAM dan ASDP. Ada siklus negatif rekrutmen honorer tidak berkualitas. Honorer (diangkat) karena tim sukses, karena jadi relawan. Ini sebagian, ya, bukan semuanya,” ungkapnya.
Kendati demikian, Azwar mengaku sadar betul bahwa para kepala daerah tidak bisa dipaksa untuk tidak mengangkat tenaga honorer. “Semakin tinggi dikasih pagar, pasti akan melompat,” tegasnya.
Oleh sebab itu, pemerintah pun mengeluarkan aturan agar tenaga honorer tetap dibuka. Namun, dengan seperangkat aturan dan tes agar kinerja para calon tenaga honorer kompeten.
Azwar pun menjamin, penghapusan tenaga honorer tidak akan menyebabkan PHK massal, penurunan pendapatan, atau memunculkan pembengkakan anggaran pemerintah.
“Akan tetapi, nanti akan diseleksi secara ketat ya ke depannya,” ucapnya.
“Kalau birokrasi kita profesional, investasi (justru) akan mudah. Lapangan pekerjaan (tetap) ada, pengangguran turun, dan pemerintah daerah tidak akan terdesak membuka rekrutmen pegawai non-ASN,” jelasnya.
Editor: Rizki Audina/*
