Tolak Kenaikan Harga BBM, 5 Ribu Buruh akan Serbu Gedung DPR pada 6 September 2022

BICARAINDONESIA-Jakarta : Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyanpaikab bahwa kelompok buruh akan menggelar aksi demonstrasi di DPR RI pada 6 September 2022 mendatang. Demonstrasi itu akan menuntut penolakan terhadap kenaikan harga BBM Subsidi, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, dan meminta kenaikan upah 2023 sebesar 13 persen.

“5 ribu buruh massa aksi pada 6 September akan berunjuk rasa di DPR Ri, sedangkan ribuan buruh lainnya di kantor gubernur,” ujar Iqbal dalam konferensi pers, Selasa (30/8/2022), dikutip dari Liputan6.com.

Ada tiga poin penolakan dari kelompok buruh. Pertama, menolak kenaikan harga BBM subsidi. Kedua, menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Ketiga, meminta kenaikan upah buruh tahun 2023 sebesar 10-13 persen.

Terkait dengan kenaikan harga BBM subsidi, Iqbal menyampaikan itu akan berdampak pada daya beli masyarakat, terutama buruh. Apalagi terkait rencana kenaikan yang disebut sebesar 30 persen dari harga saat ini.

Dengan hitungan demikian, untuk Pertalite berarti akan dijual sekitar Rp 10.000 per liter. Pada posisi ini, secara tegas Iqbal menolak kenaikan tersebut.

“kenaikan harga BBM (subsidi) yang direncanakan berkisar 30 persen khususnya subsidi pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter mengakibatkan daya beli buruh dan masyarakat kecil akan menurun drastis. 3 tahun berturut-turut upah buruh tak alami kenaikan akibat omnibuslaw yang dituangkan dalam PP 36 Tahun 2021,” jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa ini akan mempengaruhi juga tingkat inflasi Indonesia yang berada di kisaran 4,9 persen. Jika BBM subsidi dinaikkan, dikhawatirkan inflasi akan melambung antara 6,5-8 persen.

“Partai buruh bersama serikat buruh adalah kebijakannya pro subsidi untuk rakyat kecil, agar harga-harga tak melambung, partai buruh juga pro jaminan sosial,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iqbal menerangkan, jika harga BBM subsidi naik, daya beli kelompok buruh akansemakin tertekan. Bahkan angkanya bisa mencapai 50 persen.

“Kalau sekarang turun 30 persen daya beli, kalau (BBM subsidi) naik, hitungan partai buruh daya beli akan turun 50 persen dan pertumbuhan ekonomi gak akan tercapai yang diproyeksi 5,2 persen,” kata dia.

Atas pertimbangan itu, ia meminta adanya kenaikan upah buruh yang berkisar antara 10-13 persen di 2023. Ini mengacu pada hitungan kenaikan inflasi dan daya beli kelompok buruh yang terjadi saat ini.

“Kenaikan upah harusnya 13 persen, ini upah tak naik, karena memakai PP 36/2021, ini kontradiktif, kok malah disodorin Rp 600 ribu (subsidi upah),” katanya.

Sebagai informasi, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT berupa subsidi gaji kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. BLT yang diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah mulai memberikan bantalan sosial tambahan bentuk pengalihan subsidi BBM senilai Rp 24,17 triliun. Pembayarannya akan dimulai oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sebesar Rp 150 ribu selama empat kali.

“Jadi dalam hal ini ibu amensos akan bayarkannya 2 kali, yakni Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua. Nanti ibu Mensos bisa jelaskan lebih detail akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima anggaran Rp 12,4 triliun,” katanya.