Usai Mediasi dengan Kemendagri, Bupati Meranti Sebut Ada Perbedaan pada DBH
BICARAINDONESIA-Jakarta : Buntut dari protes Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terkait Dana Bagi Hasil (DBH) di daerahnya, Kemendagri memanggilnya untuk melakukan mediasi. Pertemuan itu akan dilakukan bersama Kemenkeu dan Kementerian ESDM.
Dikutip dari detikcom, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyebutkan, mediasi antara Bupati Meranti dan Kemenkeu terkait DBH berlangsung lancar. Suasana di antara keduanya sudah cair.
“Ini tadi semuanya sudah cair, kok. Tidak ada masalah, sudah clear. Jadi, teman-teman juga kalau di dalam dingin, dingin juga semua,” sebut Fatoni di Gedung Kemendagri, Selasa (20/12/2022).
Mediasi yang digelar, kata Fatoni, hanya membahas soal DBH dan tidak membahas soal sanksi. Setiap perwakilan yang hadir, menyampaikan pernyataan sesuai dengan kewenangan masing-masing. “Kita hari ini membahas tentang DBH, tak membahas tentang sanksi,” tegasnya
Fatoni juga menyebutkan bahwa pertemuan masih akan dilanjutkan pada Rabu (21/12/2022). Pertemuan itu untuk membahas hal yang lebih teknis, kemudian disinkronkan dengan data.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terlihat tak banyak bicara. Ia mengatakan, dirinya saat ini ikut apa yang disampaikan Kemendagri.
“Untuk sementara ikut Pak Dirjen. Ini sebetulnya cuma ada perbedaan sedikit. Dari kami segini, dari ESDM begini, dari Kemenkeu begini. Namun, insyaallah, besok dicocokkan. Insyaallah, besok selesai,” jelas Adil.
Data terkait DBH yang sempat diprosesnya, kata Adil hanyalah berupa asumsi. Adil menegaskan, asumsi tersebut telah terjawab dan akan dicocokkan pada pertemuan lanjutan esok hari.
“Kalau kemarin asumsi, tetapi ini sudah terjawab, ini selesai. Tinggal besok bagaimana pembagiannya, makanya minyak Meranti itu naik, ya. Suda, segitu aja,” pungkas Adil.
Editor: Rizki Audina/*
