BICARAINDONESIA-Jakarta : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menegur Walikota Medan Bobby Nasution. Kabar tersebut dikutip langsung dari tayangan kanal YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (10/7/2024).
Tentunya bukan tanpa alasan, hal itu dilakukannya karena Tito Karnavian mengaku khawatir dengan anggaran Pilkada 2024 Kota Medan, yang realisasinya masih amat jauh dari target.
Hal itu disampaikan Tito di dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).
Di momen itu pula, Tito menegur langsung Bobby yang juga menantu Presiden Joko Widodo, karena realisasi anggaran untuk Pilkada 2024 bahkan belum mencapai 50 persen.
“Ada yang besar lagi ini (utang pemerintah kepada KPU setempat) Rp49 miliar, ini Kota Medan, Pak Bobby (Nasution),” beber Tito.
“Sebagian ada juga yang masih ‘gede’ banget. Ini saya agak khawatir, jujur saja ini,” lanjutnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data Kemendagri per kemarin, Pemerintah Kota (Pemko) Medan baru merealisasikan Rp32,87 miliar anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari total Rp81,16 miliar yang disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Pada sisi pengawasan pemilu, Pemko Medan baru mencairkan Rp10,18 miliar dari total 25,45 miliar yang disepakati dalam NPHD bersama Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) yang merupakan satu kesatuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Artinya, masih ada sisa sekitar Rp15 miliar yang belum dicairkan.
Pada sisi pengamanan pilkada, situasi jauh lebih buruk. Pemko Medan, berdasarkan data yang sama, belum sama sekali mencairkan anggaran untuk Polri (Rp15,11 miliar) dan TNI (Rp 3,7 miliar).
Total, Pemko Medan masih harus mencairkan anggaran sekitar Rp83 miliar dana Pilkada 2024 yang tersebar buat KPU, Bawaslu, serta TNI dan Polri setempat.
Namun demikian, pembantu Jokowi di Kabinet itu mengaku yakin bahwa sisa utang ini dapat dipenuhi seiring waktu karena Medan, menurutnya, adalah kota besar yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.
Kemudian, dari informasi yang dihimpun, sejak tahun lalu, Kemendagri telah meminta setiap pemerintah daerah menyiapkan anggaran pilkada serentak sebanyak 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024.
“Saya yakin uangnya banyak ini karena PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) besar,” pungkas Tito.
Penulis/Editor : AG