Utang Luar Negeri Indonesia Bertambah Rp7,6 Triliun, Berasal dari ADB
BICARAINDONESIAJakarta : Indonesia menambah jumlah utang luar negerinya sebesar US$ 500 juta (Rp7,6 triliun). Pinjaman yang disetujui pada 22 September 2023 lalu itu berasal dari Asian Development Bank (ADB).
Utang tersebut ertujuan untuk mendukung agenda pembangunan dan. prioritas reformasi Indonesia. Di antaranya, menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan skala dunia usaha. Dukungan itu menjadi yang kedua setelah sebelumnya ada dukungan ADB pada Oktober 2021.
Sebagai informasi, ada tiga subprogram yang akan didukung oleh ADB, di antaranya Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Percepatan Perdagangan (CITA/Competitiveness, Industrial Modernization, and Trade Acceleration Program).
Program itu juga diharapkan menjadi dukungan untuk Indonesia meningkatkan iklim investasi. Mulai dari perizinan investasi, hingga cara mempromosikan untuk menarik investasi. Hal itu diharapkan menjadi modal Indonesia meningkatkan pendapatan hingga 2045.
Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga mengatakan, agar dapat mencapai status penghasilan tinggi pada 2045, pemerintah mengantisipasi bahwa produk domestik bruto Indonesia harus tumbuh setidaknya 6,0% setiap tahun. Target itu jauh di atas rata-rata pertumbuhan prapandemi, yakni sebesar 5,3%.
“Kemajuan Indonesia sudah baik dalam pemulihan dari pandemi Covid-19, tetapi reformasi struktural yang sedang berjalan tetap diperlukan guna meningkatkan potensi pertumbuhannya. Dengan menstimulasi investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan iklim usaha, dan perdagangan,” katanya, dikutip Senin (25/9/2023).
“Reformasi kebijakan di bawah program ini akan membantu Indonesia menarik lebih banyak investasi, termasuk dalam usaha yang hijau dan berkelanjutan, mengurangi hambatan perdagangan, serta memberdayakan usaha lokal,” lanjutnya.
Pemerintah Indonesia telah mengambil serangkaian tindakan untuk meningkatkan iklim investasi, seperti yang disepakati berdasarkan subprogram 2. Persetujuan izin usaha telah dibuat lebih cepat melalui pembaruan pada online single-submission, pendekatan berbasis risiko yang mengintegrasikan proses-proses nasional, daerah, dan kementerian.
Selain itu, untuk menarik lebih banyak investasi dan mendukung transisi Indonesia menuju perekonomian rendah karbon, pemerintah memperdalam reformasi subprogram 1 dan, di antaranya, mempromosikan investasi pada efisiensi energi dan menciptakan lingkungan yang mendukung lebih banyak investasi hijau.
“Investasi asing langsung untuk manufaktur baterai kendaraan listrik juga disetujui, termasuk penandatanganan lima kontrak bernilai tinggi, yang diperkirakan akan menciptakan paling sedikit 49.000 pekerjaan,” tulis rilis ADB.
Untuk mengurangi hambatan perdagangan, pemerintah melaksanakan tiga sistem baru berdasarkan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional (2020-2024) untuk menghubungkan secara digital sektor publik dengan sektor swasta dalam rantai logistik, termasuk meluncurkan platform pembayaran online untuk layanan logistik bersama enam bank, dengan menerapkan sistem operasi tunggal untuk operator pelabuhan. Selain itu, National Single Window ditingkatkan dan daya saing pengadaan pemerintah diperkuat.
Sebagai bagian dari upayanya meningkatkan skala dunia usaha, pemerintah memperbaiki ekosistem kewirausahaan dan meningkatkan kapasitas dunia usaha agar dapat lebih berorientasi ekspor dan teknologi. Khususnya usaha yang dimiliki perempuan, yang sering kali tidak menyadari atau tidak memiliki kapasitas memadai untuk ikut serta dalam pengadaan pemerintah.
Sebuah sistem terintegrasi yang datanya dipilah berdasarkan jenis kelamin untuk usaha mikro, kecil, dan menengah telah dibuat, yang akan digunakan untuk melacak, menganalisis, dan melaporkan kinerja perusahaan yang dimiliki perempuan.
Semua upaya itu juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Juha merupakan bagian penting dari strategi kemitraan negara Indonesia oleh ADB pada 2020-2024, terutama jalur strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat ketangguhan iklim.
ADB sendiri berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota, 49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.
Editor: Rizki Audina/*
