Video Klarifikasi UNPRI yang Diduga Sebarkan Fitnah Beredar, Gemakorpri Akhirnya Angkat Bicara
BICARAINDONESIA-MEDAN : Gerakan Mahasiswa Korban UNPRI (Gemakorpri) akhirnya angkat bicara terkait beredarnya video klarifikasi Universitas Prima Indonesia yang menyebutkan aksi demonstrasi para mahasiswa anarkis dan ditunggangi.
Juru bicara Gemakorpri, Joshua Dewantoro Simatupang menegaskan bahwa, pernyataan Said Rizal, selaku Wakil Rektor III UNPRI adalah salah dan ‘keblinger’. Salah satu poin nya, pernyataan yang menyebutkan GMNI bukan organisasi intra melainkan ekstra kampus.
Selain itu, peraturan rektor yang melarang pendirian organisasi intra kampus merupakan pelanggaran HAM, seharusnya mahasiswa membutuhkan ruang untuk berekspresi, berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat.
“Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat itu dilindungi UUD 1945, apakah peraturan rektor bisa lebih tinggi dari pada Undang-Undang Dasar 1945?,” tegas Joshua dalam konferensi pers Gemakorpri, di Jalan Sampul No.48 Medan, Senin (3/7/2023).
Dalam video klarifikasi versi UNPRI, disebutkan bahwa Ria Sitorus dianggap sebagai provokator dan melakukan aksi karena dilarang mendirikan organisasi.
Padahal, di awal terjadinya penekanan, Ria Sitorus dan mahasiswa UNPRI lainnya menolak kebijakan parkir berbayar, pelarangan organisasi internal kampus, BPJS UNPRI dan kuliah online yang masih dilakukan padahal sudah tidak pandemi.
Sementara terkait lokasi parkir yang dinyatakan gratis oleh pihak UNPRI dianggap tidak sesuai kenyataan. Pasalnya, lokasi parkir gratis yang disediakan UNPRI baru disediakan setelah aksi demonstrasi mahasiswa kedua kalinya terjadi.
“Parkir gratis yang disediakan katanya itu, sudah bertahun-tahun tidak pernah ada. Setelah ada polemik ini, tepatnya setelah aksi kedua kami lakukan baru dibuka,” ucap Joshua.
Pernyataan Wakil Rektor III UNPRI terkait adanya senjata api dan senjata tajam yang dibawa dan digunakan saat aksi demonstrasi juga dibantah oleh para mahasiswa. Menurutnya, apa yang ditayangkan dalam video tersebut dipelintir habis-habisan oleh pihak UNPRI.
“Selama aksi demonstrasi pertama dan kedua tidak ada tindakan anarkis apapun yang kami lakukan. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya saksi dari masyarakat yang ada di lokasi hingga media massa yang meliput kami,” tambah Joshua.
Sementara itu terkait penarikan uang pembayaran BPJS UNPRI, Joshua menuturkan selama ini mahasiswa diwajibkan membayar uang BPJS melalui UNPRI. Apabila tidak membayar maka akses perkuliahan, absensi hingga ujian akan ditutup. Hal ini sebenarnya sudah banyak dikeluhkan mahasiswa UNPRI. Pasalnya, penarikan pembayaran BPJS Kesehatan oleh pemerintah saja tidak pernah dipaksakan.
“Pemerintah saja tidak memaksakan pembayaran BPJS tidak boleh terlambat. Kami di sini, wajib membayar uang BPJS Kesehatan kami, kalau tidak bisa-bisa tidak ujian dan bisa juga harus mengulang semester berikutnya,” ucap Joshua lagi.
Salah satu korban pemecatan sepihak dari UNPRI, Ria Anglina Sitorus memaparkan apa yang dilakukan oleh UNPRI bukan hanya menyakiti dirinya pribadi melainkan keluarganya. Pihak kampus menelpon orangtua Ria dan membeberkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran berat dengan aksi demonstrasi dan pendirian organisasi ilegal.
“Saya beban secara mental karena orangtua saya ikut disakiti. Kami hanya menolak kebijakan yang sudah termasuk hak kami. Parkiran itu sudah termasuk biaya kuliah, pembangunan dan biaya kemahasiswaan. Bukan dipaksa lagi kami harus membayar,” ungkapnya sambil tak kuasa menahan air mata.
Joshua juga mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan dari berbagai kalangan terutama alumni GMNI Sumatera Utara dan GMNI Komisariat Se-jajaran Kota Medan yang selama ini ikut berjuang.
“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam pergerakan ini. Kami tidak akan mengkhianati siapapun yang ikut membantu pergerakan ini. Kami masih menerima bantuan tanpa persyaratan dalam pergerakan ini. Solidaritas tanpa batas,” tandasnya.
Penulis/Editor : Abdi
