Wajib Buat QR Code Kesehatan, Syarat Warga Makassar Urus KTP dan Masuk Mal

BICARAINDONESIA-Makassar : Masyarakat Makassar diwajibkan oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto agar memiliki QR Qode kesehatan yang dibuat melalui aplikasi Makassar Recover. QR Qode tersebut juga bakal dijadikan sebagai syarat bisa menerima pelayanan pemerintah seperti mengurus KTP, Kartu Keluarga (KK) dan juga syarat masuk ke sejumlah tempat umum dalam mal hingga kafe.

“Jadi kalau dia tidak diperiksa tidak ada QR Qode maka dia tidak masuk ke mal, tidak masuk ke pemerintahan (untuk menerima pelayanan administrasi KTP dll), tidak masuk restoran, karena saya wajibkan semua ada QR Qode,” kata Danny, Senin (12/7/2021).

QR Qode itu, dikatakan Danny, dapat diperoleh saat tim detektor terjun memeriksa kesehatan warga di tingkat RT RW.  Saat pemeriksaan kesehatan, nantinya para warga akan lebih dulu diminta mendownload aplikasi Makassar Recover sehingga data-data kesehatan mereka dapat langsung dimasukkan oleh tim detektor ke dalam aplikasi yang memiliki QR Qode.

Danny menambahkan bahwa QR Qode tersebut  berfungsi merekam catatan kesehatan warga dan hanya bisa diperoleh apabila warga telah diperiksa tim detektor.

“Kalau kamu tidak ikut (tidak diperiksa tim detektor) tidak dapat barcode. Karena semua akan di-barcode dan barcode menjadi sistem kita untuk mengakses semua pelayanan publik,” kata Danny.

“Maka kalau kau tidak diperiksa berarti kau tidak dapat barcode, berarti tidak ada kau bisa bikin apa-apa dalam proses pemerintah kota,” tambahnya.

Sementara, bagi masyarakat yang tak mau diperiksa oleh tim detektor bisa mencoba opsi lain, yakni melakukan deteksi kesehatan secara mandiri.

“Deteksi mandiri, nanti saya kirimkan aplikasi, silahkan isi, tensi sendiri kalau ada dokter di rumahmu atau panggil dokter pribadimu, saturasi sendiri, silahkan lapor (input data kesehatan ke aplikasi), jawab (daftar pertanyaan yang ada di aplikasi),” tutur Danny.

Menurut Danny, kewajiban QR Qode itu untuk kebaikan masyarakat sendiri. Sebab, kondisi kesehatannya dapat dideteksi lebih awal.

“Misalnya ada orang saturasi di bawah 90 persen, mau masuk (kantor pemerintah -mal) anda ditolak, karena harus istirahat di rumah,” katanya.

“Karena ini kan dinotifkasi ke warga bahwa begini statusmu sekarang. Sesama warga juga bisa saling scan, kalau ada tamunya, sehat tidak? tidak ada di dunia begini Pak. Jadi kalau dia nggak mau tidak usah, tapi kamu susah nanti, karena saya bikin standar kesehatan digital,” ungkapnya.