BICARAINDONESIA-Aceh : Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Yahdi Hasan, secara tegas menolak pengalihan Dana Otonomi khusus (Otsus) Aceh untuk perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara.
Pernyataan tersebut dilontarkan politisi Partai Aceh (PA) tersebut, menyusul munculnya wacana tersebut.
“PON merupakan salah satu agenda Nasional. Tentunya pembahasan anggaran sudah menjadi prioritas nasional maka tidak seharusnya anggaran Provinsi yang tidak pernah masuk ke dalam rancangan pembangunan di pertengahan jalan seolah menjadi penumpang gelap,” ujar Yahdi Hasan kepada Bicaraindonesia, Selasa (17/10/2023).
Menurut Yahdi, ia sengaja mengkritisi hal tersebut menyusul adanya permintaan Pemerintah Pusat kepada Pj. Gubernur Aceh agar mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk PON APBA, dengan rincian anggaran sebanyak Rp300 miliar di anggaran perubahan Tahun 2023, dan sebesar Rp900 miliar di anggaran murni APBA Tahun 2024.
“Pemerintah Aceh Harusnya fokus ke program Kesejahteraan Rakyat Aceh, seperti peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan Keagamaan. Artinya untuk memulihkan perekonomian masyarakat Aceh dari penilaian provinsi termiskin di Sumatera, Pemerintah Aceh harus terfokus dalam kegiatan tersebut,” tandasnya.
Dikatakannya juga bahwa yang menjadi indikator utama penilaian kemiskinan adalah tempat tinggal.
“Dimana masih banyak warga Aceh yang belum merasakan rumah layak huni, ini merupakan subtansi ketika kami melakukan kunjungan kerja ke setiap dapil, Reses serta Pansus, dominan aspirasi yang di sampaikan masyarakat,” pungkas Yahdi.
Maka dari itu, lanjutnya, pemerintah Aceh harus memikirkan cara dan lobi anggaran untuk kegiatan PON di Provinsi Aceh.
“Bukan sebaliknya malah mengganggu anggaran Otsus yang sudah dibahas penggunaan anggarannya,” pungkas Yahdi.
Penulis : Al
Editor : Ty